Rabu, 11 Desember 2013

Sistem Keluarga Berencana



ILMU SOSIAL DASAR


                                                     Nama                      : Febi Ardianto
                                                     NPM                       : 32412847
                                                     Kelas                       : 2-ID08
                                                     Mata Kuliah            : Ilmu Sosial Dasar


FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
KALIMALANG





SISTEM KELUARGA BERENCANA

Masalah utama kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan tidak merata. Hal ini diimbangi dengan masalah lain, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini tidak menguntungkan dari segi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk yang masih rendah dan angka ketergantugan yang cukup tinggi sehingga penduduk dianggap lebih sebagai beban dari modal pembangunan. Melihat hal tersebut pemerintah berusaha membuat suatu kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.
Pada awalnya masalah fertilitas lebih dipandang sebagai masalah kependudukan, dan solusi yang dilakukan dalam rangka ini adalah untuk mencapai sasaran kuantitatif. Hal ini sangat jelas dari sasaran awal program keluarga berencana dilaksanakan di Indonesia yaitu menurunkan angka kelahiran total (TFR) menjadi separuhnya sebelum tahun 2000. Dilihat dari sasaran awal sebagai acuan, upaya pemerintah ini tidak dapat diragukan lagi keberhasilannya.
Keberhasilan tersebut sangat jelas, misalnya terjadinya penurunan TFR yang signifikan selama periode 1967 – 1970 sampai dengan 1994 – 1997 . Selama periode tersebut TFR mengalami penurunan dari 5,605 menjadi 2,788 (SDKI 1997). Atau dengan kata lain selama periode tersebut TFR menurun hingga lima puluh persen. Bahkan pada tahun 1998 angka TFR tersebut masih menunjukkan penurunan, yaitu menjadi 2,6.
Penurunan fertilitas tersebut terkait dengan keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, yang merupakan salah satu bentuk keberhasilan kependudukan, khususnya di bidang keluarga berencana di Indonesia. Namun banyak masalah masih sering kita dengar. Program keluarga berencana dirasa masih  mengalami rendahnya kualitas pelayanan KB (termasuk kesehatan), khususnya dalam  praktek di lapangan. Masalah kualitas pelayanan sejak awal sudah muncul, tetapi kini sudah dapat diredam sehingga tidak meluas melalui berbagai cara.
Dalam arti yang lebih luas, persoalan fertilitas tidak hanya berhubungan dengan jumlah anak saja, karena sebenarnya terkait hal-hal yang sangat kompleks dan variatif, misalnya menyangkut perilaku seksual, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, PMS, kekerasan seksual, dan lain sebagainya yang ada dalam masalah kesehatan di Indonesia. Respons terhadap hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh BKKBN dan Meneg Kependudukan (Country Report, 1998 dan Wilopo, 1997). Akan tetapi respons tersebut masih belum menyentuh persoalan mendasar yang ada di dalamnya sehingga masalah tersebut belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1957. Pada tahun tersebut didirikan perkumpulan Keluarga Berencana (PKB). Pada saat itu program KB masuk ke Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan). Belum ada political will dari pemerintah saat itu. Program KB masih dianggap belum terlalu penting. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan masih terbatas dilakukan karena masih ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.
Begitu memasuki orde baru, program KB mulai menjadi perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman. Pemerintahan orde baru yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi, mulai menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Kemudian pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program pemerintah dengan ditandai pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB ke seluruh Indonesia.
Selama hampir 30 tahun program KB berjalan, dari tahun 1970-2000, baru masyarakat Indonesia bisa menerima bahwa KB adalah kebutuhan. Berangsur-angsur dari tahun ke tahun berkat kegigihan para pejuang KB pada masanya, masyarakat negeri ini mulai sadar dan mengerti bahwa ternyata program KB bukanlah program pembunuhan calon bayi. Namun program untuk mengatur kelahiran bayi supaya tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu banyak.
Nampaknya hal ini memang tidak mudah dilakukan. Selama berpuluh tahun para pejuang KB di lini lapangan terus memperjuangkan dan menyadarkan masyarakat bahwa program KB ini adalah salah satu program yang dapat menghantarkan mereka memiliki keluarga yang berkualitas.
            Kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana pada saat ini atau pada abad ke-21, masyarakat mulai menyadari manfaat dari program tersebut. Mereka pun mulai secara serempak mengikuti seminar-seminar atau pengajaran agar semakin mengerti manfaat dari program KB tersebut. Oleh karna semakin banyaknya minat masyarakat dengan program KB, maka saya menyimpulkan program ini telah berhasil dalam penerapannya untuk menekan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak hari demi hari walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar. Usaha yang gigih dari pihak pemerintah dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi turut membantu dalam proses penerapan program KB tersebut.



Perkembangan Program KB di Indonesia
Perkembangan program KB di indonesia di bagi menjadi dua periode yaitu ;
1. Periode Perintisan dan Pelaporan
1. Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).
2. Perkembangan birth control - Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Di Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).


2. Periode Persiapan dan Pelaksanaan
Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana).

SUMBER
Mulyo, Tri.2010.Pengantar Demografi.Boyolali : CV Artaguna.
http://www.akademika.or.id/arsip/FER-T-WD.PDF
http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/919/934/
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6305504520.pdf
http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-fazidah2.pdf
http://www.lusa.web.id/perkembangan-kb-di-indonesia/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar